Kehadiran kapal cepat KM Kerapu I dan KM Lumba-Lumba di Kepulauan Seribu,  menyisakan permasalahan baru bagi warga sekitar. Tak kurang 20 warga yang  berasal dari pemilik ojek kapal, nahkoda, dan anak buah kapal (ABK) yang  sehari-hari menggantungkan hidup dari jasa penyeberangan kapal tradisional  memprotes pengoperasian kapal cepat itu, di Gedung Penyeberangan Dinas  Perhubungan DKI di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulaupanggang, Kecamatan Pulauseribu  Utara, Minggu (2/5). Warga meminta agar kapal cepat milik Dinas Perhubungan  tidak melayani penumpang, karena di samping belum disosialisasikan kepada warga  sekitar, juga dikhawatirkan mematikan usaha penyeberangan kapal tradisional  penduduk.
Bahkan, warga mengancam akan menggelar aksi mogok operasi  kapal-kapal ojek yang selama ini melayani rute Kepulauan Seribu-Muara Angke jika  protes itu tidak ditanggapi. Aksi yang terjadi sekitar pukul 13.00 ini cukup  mengejutkan sejumlah calon penumpang yang akan menggunakan KM Kerapu I.  Terlebih, mereka dilarang menaiki kapal dan harus mengembalikan tiket yang sudah  dibeli. "Jangan berangkat, kalau berangkat juga jangan salahkan kami bila  berbuat yang lebih buruk," teriak salah seorang warga, Minggu,  (2/5).
Syukur, perwakilan warga lain mengatakan, aksi protes ini  merupakan imbas dari kurangnya sosialisasi pihak Dinas Perhubungan terkait  dengan pengoperasian KM Kerapu dan Lumba-Lumba. Dengan tarif yang nyaris sama Rp  30 ribu, tetapi fasilitas yang lebih baik membuat penumpang kapal ojek beralih  ke kapal cepat. "Itu sama saja mau mematikan usaha masyarakat secara perlahan,"  katanya.
Fadil, salah seorang pemilik ojek kapal mengungkapkan,  beroperasinya kapal cepat itu menyebabkan terjadinya penurunan penumpang.  Menurutnya, dengan fasilitas subsidi kapal cepat tidak terpengaruh dengan  sedikit atau banyaknya penumpang. Sementara ojek yang dikelola oleh masyarakat  sangat terpengaruh dengan jumlah penumpang. "Kalau akhir pekan tidak terasa,  tapi hari-hari biasa penumpang ojek turun drastis karena beralih ke kapal  cepat," jelasnya.
Protes sejumlah warga tak ayal membuat calon penumpang  yang sedang berlibur takut kembali ke daratan dengan menggunakan KM Kerapu milik  Dinas Perhubungan. Sejumlah calon penumpang akhirnya kembali ke darat dengan  menggunakan KM Pesona Alam yang merupakan milik warga setempat. Sedangkan, KM  Kerapu  I, KM Kerapu III, dan KM Kerapu V akhirnya balik ke Pantai Marina  tanpa penumpang. "Waduh saya ke pulau mau berlibur, tapi mendapat masalah  seperti ini," ungkap Japar, salah seorang pengunjung wisata yang mengaku  terkejut menghadapi peristiwa tersebut.
Bupati Kepulauan Seribu  Burhanuddin mengakui, cukup memaklumi aksi yang dilakukan masyarakat. Karena  itu, pihaknya meminta Dinas Perhubungan mengevaluasi mekanisme pengelolaannya.  "Kami akan memfasilitasi atau menengahi masalah itu agar gesekan antar pemilik  ojek kapal dengan Dinas Perhubungan tidak meruncing. Saya akui sosialisasi masih  kurang," ungkapnya.
Kepala Divisi Penyeberangan PT Pelita Anugerah Bahari  selaku operator KM Kerapu dan Lumba-Lumba, Zulkarnaen Muchtar, mengungkapkan,  mengenai trayek itu kewenangannya berada di Dinas Perhubungan. Diakuinya, aksi  warga itu juga akan menghambat operasional kapal cepat. "Tapi masalah itu akan  dikembalikan ke dinas, memang kami belum melaksanakan sosialisasi. Kami bersedia  duduk bareng dengan pemilik ojek agar kami juga kenal dengan mereka," ujar  Zulkarnaen.
Perwakilan Dinas Perhubungan DKI Bidang Perhubungan Laut,  Turipno, mengatakan, pengoperasian KM Kerapu dan Lumba-Lumba merupakan upaya  Pemprov DKI Jakarta memberikan fasilitas transportasi yang layak bagi masyarakat  Kepulauan Seribu. Menurutnya, sementara ini pengoperasian masih bersifat  sosialisasi untuk mengetahui respons dan tanggapan masyarakat terhadap pelayan  transportasi. "Kita siap menerima aspirasi masyarakat dan pemilik ojek, asal apa  yang diminta harus sesuai dengan komitmen bersama," tandasnya.
beritajakarta.com